AKPI Bertemu dengan Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra, Mendesak Regulasi Spesifik untuk Profesi Kurator

Makersware Salah seorang kandidat untuk posisi Presiden Umum Asosiasi Curators dan Manajer Indonesia (AKPI), Martin Patrick Nagel, mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada hari Jumat, 13 Juni.

Rapat itu berfungsi sebagai platform penting untuk mendiskusikan penegakan aturan dan patokan profesional bagi kurator serta manajer di Tanah Air. Martin menggarisbawahi beberapa rintangan yang tetap dijumpai oleh kurator dan administrator saat melaksanakan kewajiban mereka. Hal ini mencakup absennya pedoman kerja nasional yang seragam sampai dengan kurangnya proteksi hukum pada tingkat institusi.

"Kurator dan pengurus bukan hanya berperan mengatasi masalah Administrasi selama pembangkrutan, namun juga harus memelihara kesetaraan keadilan saat melewati jalannya hukum serta perekonomian. Ironisnya, peraturan hukum yang solid untuk melindungi kita dari campur tangan atau tekanan yang kontra produktif terhadap etika profesi masih belum hadir," jelas Martin.

Martin juga menekankan kebutuhan akan peraturan eksplisit dan menyeluruh, termasuk kemungkinan pembuatan undang-undang khusus bagi organisasi profesional. Di samping perlindungan hukum, dia juga menyoroti pentingnya penyesuaian standar metode kerja kurator di setiap daerah seantero Indonesia.

"Jika tidak ada standar yang seragam, mutu pekerjaan dapat bervariasi dan kepercayaan masyarakat pun bisa terganggu. Kami mengharapkan seluruh kurator melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban serta transparansi, didukung oleh pedoman kerja yang rinci," ungkap Martin.

Merespon hal tersebut, Menteri Koordinator Yusril mengungkapkan apresiasinya atas saran dan ide yang disajikan oleh Martin dan timnya. Peran seorang kurator serta para pengawas sangat penting untuk memelihara kestabilan sistem hukum dan perekonomian di tanah air.

"Profesional organizations like AKPI memiliki peranan vital dan pantas untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sesuai. Setuju jika organisasi profesional jangan diperlakukan sama dengan organisasi massa umum lainnya. Mereka bertindak atas dasar kualifikasi ahli mereka dan harus dilindungi oleh undang-undang," tandas Yusril.

Yusril dengan senang hati menerima tawaran kerjasama tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya siap dalam menyusun kebijakan hukum yang semakin kuat untuk organisasi profesi. Ia pun menegaskan adanya kesempatan untuk mendirikan berbagai wadah tambahan apabila Martin nantinya menjadi Ketua Umum AKPI.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat sinergi antara AKPI dan pemerintah. Dengan menyuarakan isu-isu strategis secara terbuka, mulai dari perlindungan hukum, standarisasi kerja, hingga tata kelola organisasi, Martin dan tim berharap lahirnya kebijakan yang inklusif dan progresif bagi profesi kurator dan pengurus di Indonesia.

Harapannya, langkah ini akan membuka pintu untuk menciptakan sistem perundang-undangan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya, sambil mempromosikan dedikasi profesi yang bertujuan untuk kesejahteraan publik secara menyeluruh.